Kawal PPDB 2026, Komisi II DPRD Parepare Soroti Sistem Aplikasi dan Jamin Transparansi
- account_circle Elevasi News.id
- calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Elevasinews.id, Parepare – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026 di Kota Parepare dipastikan bakal berlangsung lebih ketat, jujur, dan transparan. Pemerintah Kota bersama DPRD Parepare berkomitmen penuh untuk menutup segala celah kecurangan, termasuk praktik “jalur titipan” atau intervensi dari oknum pejabat maupun anggota dewan.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare sekaligus Politisi PKS, Sappe, S.H., saat menjadi narasumber dalam program siaran radio Obrolan Santai (Obras) pada Sabtu (23/05/2026).
Sappe menjelaskan bahwa skema PPDB tahun ini masih mengandalkan empat jalur utama:
- Jalur Zonasi: Berdasarkan jarak rumah ke sekolah dengan syarat KTP/KK domisili minimal satu tahun.
- Jalur Afirmasi: Khusus bagi keluarga kurang mampu yang tercatat dalam DTKS (Desil 1 sampai 4).
- Jalur Prestasi
- Jalur Mutasi: Perpindahan tugas orang tua.
Soroti Fleksibilitas Aplikasi PPDB
Meski mendukung transparansi sistem, Sappe tidak menutup mata terhadap kendala di lapangan. Ia mengkritik sistem aplikasi PPDB saat ini yang dinilai kurang fleksibel, khususnya pada jalur afirmasi. Sappe menemukan kasus di mana pendaftar jalur afirmasi hanya diberikan satu pilihan sekolah terdekat.
”Seharusnya kalau mendaftar lewat jalur afirmasi, semua sekolah muncul, bukan cuma satu sekolah yang dekat rumahnya. Ini jalur orang miskin, hak mereka harusnya sama untuk memilih sekolah lain, misalnya SD 3,” kritik Sappe tegas.
Garansi Bebas Intervensi Pejabat
Politisi PKS ini memberikan jaminan bahwa tidak ada lagi “keistimewaan” bagi pihak mana pun. Jika ditemukan adanya kecurangan atau manipulasi, Wali Kota Parepare dipastikan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.
”Sama sekali tidak bisa lagi minta tolong anggota dewan atau kepala dinas. Semua harus masuk sesuai syarat. Kami di DPRD akan melakukan pengawasan secara ketat. Tidak boleh ada yang lewat jendela atau lewat plafon,” cetusnya.
Sebagai bukti nyata bahwa kualitas pendidikan di Parepare kini sudah merata, Sappe mengaku menyekolahkan anaknya di sekolah dekat rumah (SD 25). Ia juga mendorong sekolah-sekolah yang selama ini belum berstatus “favorit” untuk terus berinovasi dan meningkatkan fasilitas agar mampu bersaing dengan sekolah unggulan.
- Penulis: Elevasi News.id
Saat ini belum ada komentar